…menulis untuk mencicil ketidaktahuan

Ceramah DR Alwi Shihab di Abu Dhabi: Hindari Sikap Mengkafirkan Sesama Muslim

Posted in Indonesia, Random by daengrusle on December 24, 2013
Dr Alwi Shihab saat di pengajian KMMI Abu Dhabi (Foto: Sukirno Maskur)

Dr Alwi Shihab saat di pengajian KMMI Abu Dhabi (Foto: Sukirno Maskur)

Di sela-sela lawatannya ke Timur Tengah, Dr Alwi Shihab, sosok yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri (Kabinet Abdurrahman Wahid) dan Menko Kesra (Kabinet SBY) dan juga pernah ditugaskan sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk wilayah Timur Tengah, memanfaatkan waktunya yang singkat dengan memberikan ceramah dalam pengajian bulanan KMMI (Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia) di Abu Dhabi pada tanggal 21-Desember 2013.

Bertempat di Aula Ahmad Soebardjo Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, sejumlah lebih kurang 80 orang masyarakat Indonesia beserta keluarga antusias mendengarkan petuah dari tokoh senior Indonesia yang juga seorang politisi, agamawan, dan penulis buku terkenal “Islam Inklusif” ini. Berikut ini adalah uraian singkat ceramah beliau.

 

Hindari Sikap Mengkafirkan Sesama Muslim

Dr Alwi Shihab memulai ceramahnya dengan mengungkapkan bahwa baru-baru ini, sambil mengutip berita yang dilansir koran terkenal, bahwa NU dan Muhammadiyah telah menyerukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berhati-hati mengeluarkan fatwa yang menyatakan sesat kepada mazhab tertentu, dalam hal ini mazhab Syiah. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menghindari konflik horizontal yang saat ini sering terjadi, termasuk kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda keyakinan. Kejadian yang menimpa komunitas muslim Syiah di Sampang Madura dan beberapa pengikut tarekat di Jawa contohnya adalah imbas dari perilaku yang merasa benar sendiri dan menghakimi umat lain sebagai sesat.

 

Beliau juga mencontohkan bahwa saat ini banyak media internet, juga media radio yang gemar mengabarkan perbedaan dan mengobarkan perpecahan di kalangan umat Islam. Padahal perbedaan yang ada hanyalah sedikit, hanya terpaut di masalah-masalah yang kecil, tidak sampai menyangkut hal-hal besar. Seperti Syiah dan Sunni, keduanya diakui sebagai mazhab dalam Islam. Dr Alwi Shihab menceritakan bahwa ketika beliau bersama Prof Quiraish Shihab menuntut ilmu di Universitas Al Azhar Kairo Mesir, di sana mereka juga mempelajari mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab Islam. Kalau bukan mazhab yang diakui dalam Islam, tidak mungkin mereka diberi pelajaran mengenai mazhab tersebut. Karenanya, adalah hal yang kurang bijak sekiranya ada sekelompok orang yang kemudian memperkeruh persatuan Islam dengan menyebarkan issue-issue tentang sesatnya Syiah.

 

Islam mazhab Syiah tak jauh berbeda dengan islam mazhab Sunni. Mereka bersyahadat, zakat, sholat menghadap kiblat, berhaji di Mekka dan hal-hal lain dikerjakan sebagaimana halnya umat islam yang bermazhab Ahlus Sunnah. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada, tidak usah diperuncing karena tak begitu signifikan. Debat antara ulama Sunni dan Syiah sudah berlangsung ribuan tahun, dan banyak yang dilaksanakan dengan cara yang santun sesuai akhlakul karimah. Para ulama yang berdebat itu tak pernah saling mengkafirkan apalagi menyebarkan dakwah yang menyatakan sesatnya mazhab yang lain. Karenanya kita, sebagai ummatnya tak boleh ikut-ikutan mengkafirkan sesama Muslim.

 

Konflik Sunni-Syiah Berlatar Politik

Ditengarai oleh beliau, bahwa meruncingnya eskalasi konflik horizontal antara Sunni dan Syiah yang terjadi dewasa ini di Indonesia dan beberapa tempat lain di dunia lebih dilatar belakangi oleh kepentingan politis. Dr Alwi Sihab, yang kini menjadi salah satu tim ahli dalam Fetzer Insitut (www.fetzer.org) – lembaga nirlaba yang berdiri di Michigan Amerika Serikat yang mengkampanyekan toleransi damai dan indah dengan slogannya “Love and Forgive”, mencontohkan bagaimana konstelasi hubungan Amerika Serikat dengan Saudi Arabia dan Iran. Menurut beliau, sebelum terjadinya revolusi Islam Iran oleh Ayatulah Khomeini tahun 1979, pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Syah Reza Pahlevi dikenal berkarib dengan Amerika Serikat. Demikian juga dengan Kerajaan Saudi Arabia saat itu. Ketika kedua negara yang berbeda mazhab itu sama-sama menjadi negara sahabat Amerika Serikat, keduanya ikut bersahabat. Saudi Arabia yang wahabi bersahabat dengan Iran yang Syiah. Namun, sejak tahun 1979, keadaan berubah. Iran yang dipimpin Imam Khomeini menjadi musuh Amerika Serikat, sedangkan Saudi Arabia tetap menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat. Sejak itu, juga hubungan kedua negara itu memanas. Kerajaan Saudi Arabia kemudian dikenal berkonfrontasi dengan pemerintah Iran. Jadi konflik yang ada kini disebabkan oleh politik.

 

Konflik politis antara Saudi dan Iran kemudian merembes ke persoalan mazhab. Kedua negara itu berupaya juga ikut memengaruhi negeri lain. Dalam satu kesempatan, Dr Alwi Shihab bercerita, ketika bertemu dengan wakil pemerintah Iran, ia menyatakan bahwa Iran sangat ingin menjalin persahabatan yang lebih erat dengan Indonesia. Demikian juga pemerintah Saudi Arabia. Masing-masing ingin agar Indonesia dekat dengan mereka karena keduanya memandang betapa pentingnya Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, menurut Dr Alwi Shihab, Indonesia yang dikenal dunia sebagai Negara dengan penduduk  mayoritas islam yang moderate selayaknya memang bersahabat dengan semua negara Islam, tapi jangan sampai konflik politis yang terjadi di antara mereka juga ikut tertular ke negeri kita. Biarlah Indonesia menjadi negeri muslim yang damai, toleran sesuai dengan pedoman bernegara, Pancasila. Apa yang terjadi di Mesir, Pakistan dan negara lain yang terus menerus dirundung konflik, adalah karena ketiadaan pedoman yang diakui bersama. Kedua Negara itu tidak mempunyai alat pemersatu, Pakistan yang dahulu dikenal sebagai negara islam moderate kini tidak bisa lagi disebut moderate karena konflik horizontal yang dipicu oleh perseteruan politik dengan mengendarai issue antar mazhab. Demikian juga dengan Mesir yang kini mempunyai masalah dimana masyarakatnya terpecah menjadi dua antara yang sekuler dengan yang islamis karena Mesir tidak mempunyai alat pemersatu seperti  Indonesia memiliki Pancasila, yang diakui oleh baik kaum agamawan maupun kelompok liberal sebagai dasar negara. Pancasila mempersatukan kita semua, karenanya kita harus merawat bersama-sama kondisi ini.

 

Ditambahkan oleh beliau, pemerintah Saudi Arabia juga sebenarnya tak bisa menganggap Syiah itu keluar dari Islam. Karena mayoritas penduduknya yang tinggal di kawasan timur seperti Dhahran, Dammam dihuni oleh muslim bermazhab Syiah sejak seribu atau ratusan tahun lalu. Kalau sekiranya pemerintah Saudi Arabia menganggap Syiah itu diluar Islam, maka itu bisa menimbulkan pemberontakan dari warganya itu. Juga ditambahkan, bahwa Organisasi Konferensi Islam (OKI http://www.oic-oci.org ) yang merupakan organisasi kerja sama negara-negara berpenduduk muslim di seluruh dunia, mengakui mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab yang sah dalam Islam (catatan: Iran, sebagai negara dengan pemeluk islam syiah terbesar menjadi anggota OKI sejak didirikan tahun 1969).  Karenanya, Muslim Syiah dibolehkan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci.

 

Bangun Toleransi Melalui Pendidikan

Dr Alwi Shihab memberikan pandangannya, bahwa salah satu cara untuk meredam gejolak pengkafiran dari sebagian muslim kepada sesamanya adalah dengan melalui pendidikan. Dengan memberikan pemahaman yang baik dalam proses pendidikan tersebut, umat islam akan lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Meskipun diakui bahwa saat ini, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan sesama muslim itu juga bercokol di institusi pendidikan, namun upaya terus menerus untuk menggerus sikap keliru dalam mengkafirkan orang lain itu bisa dimaksimalkan melalui pendidikan.

 

Dengan pendidikan, umat Islam akan diberikan wawasan yang luas dan bijak mengenai betapa indahnya Islam dalam keberagamannya, sehingga mereka akan saling menghormati dan menghargai seluruh mazhab yang diakui dalam Islam. Juga, dalam sesi tanya jawab dengan peserta, beliau mengakui bahwa pemerintah Indonesia juga perlu mengambil tindakan tegas untuk mencegah tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mudah mengkafirkan sesamanya. Hal ini diperlukan agar sikap intoleran tersebut dapat diredam secara cepat tanpa menyebar ke masyarakat lainnya. Mereka yang suka bertindak intoleran itu umumnya sedikit dibanding yang lain yang  menjadi “silent majority”. Semoga dengan metode pendidikan yang mengedepankan akhlakul kharimah, umat yang “silent majority” menjadi tergugah untuk menyatakan sikapnya yang lebih bijak dan dewasa memandang perbedaan antar sesama umat Islam.

 

 

Abu Dhabi, 24 Desember 2013.

Menakar Ulang Jumlah Korban Westerling

Posted in Abu Dhabi, Indonesia, Sejarah, Sulawesi Selatan by daengrusle on December 12, 2013

Tulisan ini dimuat di Koran Tribur Timur Makassar edisi 12 Desember 2013 dengan beberapa penyesuaian/edit dari Redaksi Tribun Timur. Versi lengkapnya adalah berikut ini.

Capture tulisan ini yang dimuat di Tribun Timur 12 Desember 2013

Capture tulisan ini yang dimuat di Tribun Timur 12 Desember 2013

 

 

 

Kata maaf dan uang sama sekali tak setara dengan nyawa. Meski tak bisa membayar lunas, tapi setidaknya permohonan maaf dan pemberian kompensasi bisa menjadi penawar kesedihan yang dinanti sejak lama oleh keluarga korban jagal Westerling di masa aksi militernya di Sulawesi Selatan dalam kurun 1946-1947. Aksi militer pada masa awal kemerdekaan ini konon menelan 40ribu korban jiwa rakyat Sulawesi Selatan kala itu. Namun, benarkah jumlah 40ribu  yang kadung dipercaya sebagai angka bersejarah itu?

Penantian panjang itu tiba tanggal 12 September 2013. Pemerintah Kerajaan Belanda diwakili Duta Besar-nya di Indonesia, Tjeerd de Zwaan, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada ahli waris para korban yang tewas saat aksi militer Letnan Raymond Westerling beserta pasukan khususnya, Depot Speciale Troepen KNIL – DST (Depot Pasukan Khusus). Mewakili pemerintah Belanda, de Zwaan memintakan maaf atas peristiwa muram yang tercatat dalam lembar sejarah itu, terkhusus kepada para janda korban yang tersebar di Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar dan Parepare.

Zwaan menambahkan, selama beberapa tahun terakhir, perwakilan ahli waris dari Sulawesi Selatan, yang keluarganya tewas akibat eksekusi besar-besaran Westerling telah mendatangi pengadilan di negeri Belanda untuk meminta ganti rugi. Menurutnya, Pemerintah Belanda telah membuat kesepakatan dengan para ahli waris tersebut untuk memberikan kompensasi senilai 20 ribu Euro atau Rp301 juta bagi setiap korban.

Berpuluh tahun sebelumnya, pemerintah Belanda menolak meminta maaf. Alasan resminya adalah bahwa aksi militer yang membuat ribuan nyawa meregang di Sulawesi-Selatan, digencarkan dalam masa darurat perang. Dalam keadaan darurat, aksi militer bagaimanapun konon bisa dibenarkan, terutama untuk mengamankan kepentingan pihak yang berperang.

Sejarah Indonesia menuliskan, Raymond Westerling, perwira Belanda kelahiran Turki itu bersama pasukan DST-nya pernah menerapkan metode pembersihan musuh yang membabi-buta di Sulsel yang kemudian terkenal dengan peristiwa “Korban 40ribu Jiwa”. Metode pembantaian ini konon mencontoh kisah sukses Gestapo, polisi rahasia NAZI yang dibesut Hitler di era Perang Dunia II. Meski kejam, tapi pemerintah Belanda kala itu menghargai ‘upaya’ sang Jagal berjuluk “The Turk” itu sebagai metoda efektif untuk meredam perlawanan gerilyawan Indonesia kala itu. Selepas aksi militer itu, mingguan militer Belanda Het Militair Weekblad mengabadikannya dengan headline yang memukau: “Pasukan si Turki kembali”. Meski sempat diperiksa oleh mahkamah Belanda tahun 1954 atas tuduhan kejahatan perang, namun ia dibebaskan dari segala tuduhan tanpa pernah dipenjara. Hingga akhir hayatnya, Westerling sempat membukukan kisah hidupnya dalam “Memoires” (1952) dan “De Eenling” (1982).

Mitos angka 40ribu

Konon penulisan sejarah juga punya sisi hiperbolik, demi untuk menarik simpati generasi setelahnya atau melanggengkan tujuan tersirat lainnya, penguasa acap menjabarkan ragam peristiwa sejarah dengan amat berlebihan. Penulisan sejarah yang lebih didominasi oleh penguasa terkadang seenaknya menciptakan stigma atau mengarang kejadian yang tak semestinya. Padahal, sejarah tidak bisa ditafsirkan tunggal. Ia bisa saja muncul dalam berbagai ragam versi tafsiran, termasuk dari sisi pihak yang berseberangan.

Masih ingat film Pengkhianatan G 30 S/PKI yang saban tahun pernah dipertontonkan pemerintah OrdeBaru setiap tanggal 30 September? Di film itu betapa kekejaman PKI termasuk underbownya Gerwani digambarkan secara dramatis, sampai melakukan ”rekonstruksi” adegan kekerasan dengan menyilet dan memotong kemaluan para jendral. Kesaksian beberapa dokter forensik, di pengadilan terhadap para pelaku G30 S/PKI, rupanya tidak mengkonfirmasi adanya penyiksaan fisik itu. Jadi ada beberapa versi adegan film garapan Arifin C Noer yang dibuat tahun 1984 itu ternyata berbeda dengan fakta sebenarnya. Tapi demi kepentingan propaganda penguasa, adegan-adegan mengerikan itu dibuat sedemikian rupa untuk menggugah emosi pemirsa dan merawat stigma komunis sebagai bahaya laten yang teramat jahat.

Bagaimana dengan korban aksi militer Westerling yang menyebutkan angka 40,000 jiwa? Dalam buku pelajaran sejarah, ritual perayaan, dan segala monumen yang dimaksudkan untuk merawat ingatan muram atas peristiwa kelam ini, pemerintah sudah kadung menyebut angka bersejarah “40ribu jiwa”. Hari peringatannya, nama jalan di utara Makassar lengkap dengan monumen khusus, menyebut dengan yakin angka 40ribu ini. Setiap ada yang menyebut angka 40ribu jiwa, maka ingatan masyarakat akan merujuk ke peristiwa itu. Sedari awal pelajaran Sejarah diajarkan, anak-anak sudah merekam angka ini dengan telaten.

Sesungguhnya banyak yang meragukan jumlah korban Westerling itu benar mencapai angka 40 ribu jiwa. Profesor Andi Ima Kesuma, guru besar ilmu sejarah di Universitas Negeri Makassar, ikut meragukan angka itu. Menurutnya, angka 40ribu juwa bukanlah angka yang pasti. Jumlah itu hanya digunakan untuk membahasakan begitu banyaknya korban yang tewas dalam peristiwa itu (Tempo, 2011).

Angka 40ribu ini juga tak diakui oleh pemerintah Belanda. Dalam suatu penyelidikan yang dipimpin oleh Sejarahwan Belanda Cees Fasseur tahun 1969, pemerintah Belanda menyampaikan angka sekitar 3000 korban jiwa yang konon dibantai oleh pasukan Westerling dalam aksi yang disebut sebagai Counter Insurgency (Aksi balasan melawan pemberontak). Westerling sendiri dalam memoirnya hanya menyebutkan jumlah korban sekitar 400-600 jiwa. Seorang sejarawan muda Indonesia, Petrik Matanasi, penulis buku “Westerling, Kudeta yang Gagal” (2007) dan “KNIL: Bom Waktu Tinggalan Belanda (2008) juga meragukan angka itu. Ia menyatakan bahwa korban Westerling hanya berkisar pada angka ribuan, tidak sampai puluhan ribu. Bahkan menurutnya, TNI AD juga pernah melakukan penyelidikan dan menyatakan jumlah korban Westerling sekitar 1.700 jiwa. Meski tak sampai puluhan ribu, namun tetap saja jumlah korban sipil itu sangat memilukan.

Prof A Rasyid Asba dan Edward Poelinggomang, sejarawan Unhas pernah memaparkan bagaimana sejarah munculnya angka 40ribu jiwa itu. Adalah Kahar Muzakkar, saat masih menjadi ajudan Bung Karno tahun 1947, mencetuskan angka tersebut. Saat Bung Karno mengajak bangsa Indonesia bersimpati atas tewasnya 40 penumpang kereta akibat tindakan sabotase Belanda, Kahar Muzakkar memberikan komentar bahwa tak begitu lama dari persitiwa kecelakaan kereta api itu, di Sulsel juga terjadi pembantaian oleh Westerling dengan angka korban mencapai 40 ribu jiwa. Saat itu Kahar Muzakkar protes karena peristiwa memilukan ini tidak mendapat perhatian pemerintah pusat dan tidak dijadikan hari berkabung nasional.

Prof Salim Said, seorang analis militer, ketika mewancarai Kapten Westerling pada tahun 1969, menyebut angka 40 ribu jiwa itu sebagai “klaim politik” Kahar Muzakkar. Salim Said menyamakan klaim itu mitos yang tak sesuai kenyataan, sembari menyamakan dengan mitos 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Westerling sendiri, dalam pengakuannya kepada Salim Said, mengaku jumlah korban hanya 463 orang.

Meski demikian pada tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan protes resmi ke Dewan Keamanan PBB mengenai kebrutalan Belanda dalam agresi Militernya. Dalam nota protes itu, disebutkan jumlah korban pembantaian rakyat sipil di Sulsel mencapai 40.000 jiwa. Tak urung hal ini menimbulkan kegaduhan internasional dan memalukan pemerintah Belanda. Selepas laporan itu, keberadaan pasukan DST  dan beberapa pos jabatan militer Belanda mengalami restrukturisasi.

 

Kronologi Singkat Pembantaian

Bagaimana kronologi “pembantaian” Westerling dan pasukannya? Sebanyak 123 prajurit pasukan komando DST yang sebagian dicomot dari pasukan KNIL pimpinan Letnan Westerling tiba di Makassar tanggal 5 Desember 1946. Enam hari kemudian, prosesi pembantaian itu dimulai di Batua Makassar. Sekitar 3000 rakyat dikumpulkan di lapangan terbuka di Batua; ada 44 lelaki yang dianggap “teroris” kemudian dieksekusi di tempat, termasuk 9 pemuda yang coba melarikan diri. Dua hari kemudian, 12-13 desember 1946 korban Westerling bertambah 81 orang, dengan menembaki membakar hangus desa-desa di Tanjung Bunga dan sekitarnya. Tanggal 14-15 desember 1946, ada 23 orang dibunuh oleh tentara Westerling, kemudian tanggal 16-17 desember 1946 ada 33 penduduk yang dianggap gerilyawan dibunuh . Yang paling parah adalah periode dari tanggal 26 Desember 1946 hingga 3 Januari 1947, ada 257 orang yang dibunuh pasukan DST pimpinan Westerling di daerah Gowa.

Aksi pasukan Westerling terbilang liar dan tak terkendali. Sebahagian besar pasukannya sudah terlibat banyak pertempuran dengan pejuang Indonesia sejak di Jawa. Mereka sama sekali tidak peduli status sosial calon korbannya, tercatat seorang Datu Suppa dan beberapa pimpinan daerah masuk dalam daftar korbannya. Bahkan VTPL —pedoman standar serdadu Belanda dalam aksi polisional— tak dipatuhinya. Mereka merasa mereka hanya membunuh para gerilyawan saja dan merasa tidak peduli dengan hukum perang dan kemanusian.

Aksi Westerling baru berakhir di 16-17 Februari 1947 di Mandar dengan korban 364 jiwa, dan benar-benar berhenti tanggal 21 Februari 1947 dimana Belanda kemudian menarik penuh pasukan DST dari Sulawesi Selatan, dikarenakan berita kebrutalan pasukan ini sudah menyebar luas ke luar negeri. Kalau dihitung rata-rata korban perhari yang dibunuh Westerling, tarohlah sekitar 40-100 orang perhari, maka dari tanggal 11-Desember 1946 hingga 17 Februari 1947 yang memiliki rentang 68 hari sekira tanpa jeda, Westerling telah membunuh rakyat Sulawesi Selatan sekitar 2700 – 6800 jiwa. Angka ini jauh dari anggapan yang diyakini masyarakat saat ini dan kemudian dicetak resmi dalam buku-buku sejarah: 40,000 jiwa.

Menurut Petrik Matanasi, metode Westerling dalam mendapatkan nama-nama korbannya melibatkan juga penduduk setempat. Dia memaksa salah seorang penduduk, di bawah todongan senjata, untuk menunjukan siapa gerilyawan maupun orang-orang yang terlibat dalam perjuangan. Tentu saja orang itu dibawah todongan senjata api. Konon, orang yang malang dan terancam itu, terpaksa menunjuk sembarangan agar terbebas dari peluru tentara Belanda. Bukan tidak mungkin si orang tersebut menunjuk mereka yang tidak disukainya di kampung. Jadilah korban sipil jatuh tak terhitung.

Para pejuang Indonesia kala itu sepertinya tak mampu menghentikan laju pembantaian. Korban sipil bergelimpangan tanpa perlawanan berarti. Buku Sejarah kemudian menuliskan angka 40ribu jiwa, yang kemudian diragukan. Oleh generasi muda kini, angka 40ribu itu seperti angka mitos. Selain menunjukkan lemahnya perlawanan, juga cacat dari sisi statistik. Berapa banyak jumlah penduduk daerah-daerah yang dilalui Westerling saat itu, apakah bahkan mencapai angka 40ribu jiwa?

Westerling sendiri di masa akhir hidupnya bekerja sebagai penjaga pantai di Amsterdam, setelah sempat meniti karir sebagai penyanyi tenor namun gagal tahun 1958 di Breda namun gagal. Westerling, sang jagal yang dikenal tak punya rasa takut itu akhirnya mati terbunuh oleh jantungnya sendiri di tahun 1987, dalam usia 68-tahun. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mau mengakui kejahatan perang yang dilakukannya, ia berkilah bahwa metode pembersihan itu wajar dalam masa perang. Melakukan terror untuk menghentikan terror dianggapnya efektif meredam perlawanan rakyat. Hal yang sama mungkin di-amini oleh pembesar-pembesar militer NICA/KNIL kala itu, tapi bagaimana dengan nasib korban penduduk sipil yang tak bersalah? 40ribu, 3000, 400 jiwa atau berapapun jumlahnya, tetaplah peristiwa ini sebagai catatan muram sejarah bangsa yang layak dikenang. Tentu pengorbanan mereka perlu dibayar dengan layak, misalnya dengan membangun Sulawesi Selatan yang bersih tanpa korupsi.