…menulis untuk mencicil ketidaktahuan

Ibarat Meludahi Aib Sendiri: Anakronisme

Posted in Renungan by daengrusle on May 29, 2007

Menyambut Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, 12 Juni 2007

anak

Sudah merupakan pemandangan sangat biasa ketika kita menjumpai keliaran anak-anak debu di mall-mall, perempatan jalan dan emperan ruko-ruko menenteng wajah kuyu dan tengadah haru mengharap sejumput peduli dari kita, yang dianggapnya sebagai representasi masyarakat yang tergolong berpunya. Tahukah kita bahwa di Indonesia, ada 4 juta lebih anak-anak bernasib sama bahkan lebih buruk? Keadaan Anak yang hidup dalam keadaan yang Kronis. Ada istilah nyaris mirip dari segi pengucapan tapi juga memberikan gambaran keterwakilan akan keadaan mereka sebenarnya, Anakronisme, yang berarti the representation of someone as existing or something as happening in other than chronological, proper, or historical order. Dalam pengertian bahasa, anakronisme mengandung makna suatu keadaan dimana adanya kejadian atau seseorang yang tidak sesuai penempatannya baik secara kronologis, kepatutan ataupun kelangsungan hidupnya (Answer and Webster Dictionary). Permisalan yang tepat untuk istilah ini dapat diproyeksikan pada fenomena Pekerja Anak. Anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain dan belajar, harus menghadapi realitas ekonomi yang kurang menguntungkan sehingga terpaksa atau dipaksa, membebani dirinya dengan kewajiban berproduksi untuk membantu ekonomi diri pribadi dan keluarga.

Benturan Kepentingan
Penempatan posisi peran anak beberapa fenomena yang masih terjadi di masyarakat Indonesia tentu bisa saja menimbulkan kontroversi berupa benturan kepentingan bagi dua kalangan; pengusaha dan masyarakat. Dampak ekonomis produktif bagi kalangan pengusaha yang sudah sejak lama menikmati hasil kerja optimal dengan bayaran yang minimal tentu cenderung merugikan. Bagi kalangan kapitalis ini, pekerja anak tentunya merupakan aset yang perlu dipertahankan, karena mendukung teori ekonomi tradisional, dengan modal minimal meraup keuntungan maksimal. Termasuk dalam kalangan ini adalah para pengusaha, majikan, germo, mucikari, makelar, sampai para kolektor dan cukong anak jalanan di mall-mall. Di kalangan berseberangan, tentu ada para penggiat sosial kemanusiaan, pemuka agama, pejabat politik dan pemerintah serta kalangan kelas menengah yang merasa berkepentingan untuk memutus benang merah penjarahan potensi anak untuk keberlangsungan masa depan bangsa yang lebih baik. Dua kalangan yang saling berseberangan ini saat ini sementara berpacu dengan waktu untuk meraup keuntungan maksimal, sang kapitalis berusaha memanfaatkan tenaga murah ini sampai saat tercapainya konsensus masyarakat penghapusan pekerja anak yang tinggal menunggu waktu saja, sedang di sisi yang berseberangan, para penentang pekerja anak ini berusaha memperpendek jarak untuk mencapai keuntungan politis tertentu.

Landasan Hukum Pelarangan Pekerja Anak
Pengertian antara pekerja anak dan anak bekerja tentu berbeda. Merujuk pada kamus on-line Wikipedia, pekerja anak (child labour) adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah ini memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depannya. Pekerja anak masih jadi masalah di Indonesia. Batasan pekerja anak dan anak bekerja adalah unsur eksploitasi. Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan hak-haknya seperti belajar dan bermain. Dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka boleh dipekerjakan asal ada izin orangtua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Itu berarti, jika hak-hak anak diabaikan dan mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk eksploitasi anak. Juga dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 88 tegas disebutkan, “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta”. Hukumannya termasuk berat. Tetapi, karena tidak ditegakkan, maka banyak orangtua mengabaikannya. Faktor ekonomi jadi alasan utama orangtua mempekerjakan anak. Faktor ini pula yang jadi sebab utama anak-anak itu meninggalkan sekolah. Regulasi yang lebih tegas lagi dituangkan dalam UU No. 1/2000 dalam rangka upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pekerja Anak di Sekeliling Kita
Melirik pada kenyataan yang ada di sekeliling kita, jumlah pekerja anak di Indonesia akhir tahun 2006 tercatat masih cukup tinggi. Mereka bisa menjelma menjadi pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, pelacur komersial, pengemis, pedagang asongan, pengamen, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Hasil pengumpulan data yang dilakukan ILO bersama Taylor Nelson Soffres, terhadap 1200 rumah tangga sampel di enam kabupaten/kota di lima provinsi sebagian besar responden setuju bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh bekerja di sektor-sektor yang ilegal, namun semakin kecil jumlah responden yang menyatakan setuju terhadap pelarangan anak untuk bekerja di sektor-sektor yang menurut peraturan termasuk dalam pekerjaan yang berbahaya. 61% responden mengatakan bahwa anak-anak usia di bawah 15 tahun boleh bekerja 4 jam atau lebih setiap harinya, sementara penelitian menemukan bahwa bila anak bekerja 4 jam atau lebih akan mengurangi kehadirannya di sekolah secara signifikan. Hasilnya, Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan bahwa di Indonesia, diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berisiko tinggi. Sekira 1,5 juta di antaranya adalah anak perempuan. Sedangkan data hasil survei Universitas Indonesia dan Program Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia saat ini, 34,83% di antaranya anak-anak, dan 93% di antaranya adalah anak perempuan. Menakjubkan sekaligus memprihatinkan!

Akar Masalah, Solusi Strategis dan Taktikal
Akar masalah pekerja anak ini hanya satu: ketidakmampuan ekonomi. Mempermasalahkan pekerja anak ibarat meludahi aib sendiri, terutama pemerintah karena berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, yang bisa disebabkan karena banyak hal; kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang berpenghasilan memadai, rendahnya karsa wirausaha masyarakat dalam berproduksi, biaya hidup yang mahal disebabkan oleh kacaunya indikator makro ekonomi, kejadian bencana alam dan sebagainya. Kurangnya antisipasi pemerintah menghadapi permasalahan ini menjadikan masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan secara maksimal satu-satunya faktor produksi yang dimiliki, yakni tenaga manusia. Pemanfaatan maksimal ini mengarahkan mereka pada pilihan sulit; menyertakan anak dalam kerja produktif untuk membantu menggerakkan roda ekonomi keluarga.

Pencegahan permasalahan pekerja anak sebaiknya dilakukan dengan menitik beratkan pada akar masalah yakni meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hanya ada satu solusi strategis sebagai jembatan masa depan yang dapat dibangun oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mengentaskan ketakberdayaan ekonomi; yakni pendidikan yang berlandaskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan budi pekerti/agama, sehingga pada saatnya nanti masyarakat mampu berproduksi dengan hasil maksimal dalam kerangka masyarakat madani yang tidak saja makmur secara ekonomi tapi juga unggul secara spiritual. Semua sepakat bahwa pendidikan adalah instrumen investasi hidup terbaik yang menjanjikan keuntungan maksimal dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan, kesadaran sosial-religius dan kreativitas ekonomi-politis masyarakat bisa tereksitasi ke tingkat yang lebih baik. Baik jangka pendek, dengan melalui pelatihan-pelatihan kerja dan wirausaha, maupun jangka panjang dengan pendidikan insititusional, dasar dan berkelanjutan berbasiskan pendewasaan sosial-religius dan kemandirian politik dan ekonomi.

Pendekatan taktikal yang dapat dilakukan dalam mendukung solusi strategis tersebut bisa dengan dua hal. Pertama, pendekatan preventif yakni dengan melakukan terobosan-terobosan formal guna meminimalisir pekerja anak diantaranya; 1) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan kalangan usahawan disertai pemberlakuan sanksi secara konsisten bagi pelanggaran regulasi khusus yang menyangkut pekerja anak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara saat ini dengan program ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) 2) Membuka peluang usaha mandiri dengan memudahkan pemberian kredit murah dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja baru, 3) membuka akses informasi dan mereduksi birokrasi terutama dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Kedua, pendekatan kuratif, di mana 1) Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan 2) Program bimbingan dan penyantunan anak terlantar misalnya dengan pemberian jaminan sosial bagi anak dan rakyat miskin 3) Rehabilitasi bagi pekerja anak dengan mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, dan lain-lain.

Dengan dukungan semua pihak; pemerintah dan masyarakat, dalam mensukseskan program pencegahan maraknya pekerja Anak melalui pendidikan dasar, berkelanjutan dan menyeluruh ini, tentunya kita tak perlu lagi menyandang Anakronisme yang bisa juga dipelesetkan sebagai Anak Kronis bagi generasi masa depan kita. Nasib bangsa ini terletak pada mereka, generasi muda kita yang saat ini mungkin sedang berpeluh keringat di tengah terik panas lingkungan kerja yang buruk.

Sumber rujukan:
Kamus Bahasa Inggris: Webster Dictionary, 2006, Karisma Publishing
Stop Eksploitasi Anak, Raka Zaipul – Unisba, Pikiran Rakyat, Edisi Cetak 04 Januari 2007.
Web Pemda Kukar – Zona Bebas Pekerja Anak: http://zbpa.kutaikartanegara.go.id/.
Berbagai sumber; Media internet; Google, Blog.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Adink said, on May 29, 2007 at 4:54 pm

    Yaiy.. Sy tau tempatnya itu poto 🙂

  2. rusle said, on May 30, 2007 at 9:05 am

    iye’…hehhee..kita sama tahu di mana…:)

  3. imcw said, on May 30, 2007 at 9:14 pm

    di negara ini banyak hal yang kudu dipikirkan mas…yang paling utama adalah masalah perut, itu makanya korupsi merajalela ya untuk membuat perut makin buncit…anak anak adalah urusan kesekian, mau makan mau nggak emang gue pikirin…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: