…menulis untuk mencicil ketidaktahuan

Gw bukan gak rela bayar pajak, tapi sakit hati kalo duit pajak gw ditilep pejabat

Posted in Renungan by daengrusle on April 24, 2007

Salam…
Saban bulan kita terima slip gaji, dan acap kali pula mulut bisa menganga pas ngeliat kolom penghasilan yang kena palak..eh..pajak ama negara…bujubuneh…duit segitu diambil begitu aja ama negara…padahal dgn nilai sama bisa buat beli susu kotak buat si kecil Mahdi ampe ber dus-dus tuh…Apalagi kalo disaat yang sama nonton di TV gimana setiap saat berita penangkapan koruptor-koruptor penilep duit negara yang notabene sebagian besar dari pajak kita juga. Dus, rupanya si koruptor-koruptor itu, pake duit negara juga, dihamburin buat nyuap aparat polisi, jaksa dan hakim…sampe mereka dapet putusan hukum sama ‘ringan’nya ama maling ayam di pasar. Tapi alhamdulillah sih kalo rupanya duit pajak ini dipake buat membangun or memperbaiki sarana layanan publik macam jalan raya, lampu jalan, dll…tapi seberap intens penggunaan pajak ini buat layanan publik? ada yang tahu?

Ikhlas gak ikhlas sih tetep harus nerimo?

zakatBtw, dulu gw punya pikiran gmana baeknya pajak gw bayar sendiri, gak usah langsung dipotong ama company. Trus pajak itu gw konversi aja langsung ke zakat, lumayan lebih berguna lah gw salurin ke panti asuhan, masjid or yayasan sosial…daripada ditilep ama para tikus bejat itu…Tapi coba deh baca nyang ini. Rupanya juga zakat gak bisa disamakan dengan pajak ya..coba liat ulasannya di sini.

Buat yang pengen tahu apa aja yang mesti kena pajak nih gw kasih bocorannya; Gw ambil dari Dirjen Pajak lho.
(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunbulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tuaatau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
– tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
– pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang senetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
– olahragawan;
– penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
– pengarang, peneliti, dan penerjemah;
– pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomonikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
– agen iklan
– pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
– pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
– peserta perlombaan;
– petugas penjaja barang dagangan;
– petugas dinas luar asuransi;
– peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
– distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dari kegiatan sejenis lainnya.
f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. bisot said, on April 24, 2007 at 4:16 pm

    Huaaaaaa…. ember Daeng, pajak mah beda konsep dengan zakat hibah dlsb, kalaupun mau dicari-cari yah yang paling deket sih dengan “Jizyah” (ansich).

    Emang sih kegunaan pajak itu “intangible” dan gak langsung, tapi kalo trasparansinya jelas khan kita2 gak bertanya2, ya gak, bukannya Suudhon tapi dah rahasia umum khan pejabat tuh rumahnya aja Syurrrr, mewah, kendaraannya… (Yahhh sudzhon dah gw wkkkkk).
    Coba kita dijelaskan, pendapatan negara sekian (dari pajak dll), Kas Negara sekian, RABN. bayar hutang sekian… lha khan jelas.

    Iklas seh, tapi kan akan lebih afdol kalo kita tahu buat apaan sih pajak kita. Gpp di kritisi aja, pajak bukan Zakat.

    salam

  2. azhar said, on May 25, 2007 at 8:39 pm

    Y a tul mas
    Ngurusin pajak ribet banget
    Banyak peraturannya
    gak boleh ngutang pasti kena bunga atau denda kalo telat bayar atau lapor padahal dari customer dibayar bisa sampe 3 bulan kalo nalangin pajak 2 bulan bikin mampus cash flow
    Trus kurang sekali penerangan soal hal-hal baru kita harus banyak update sendiri dan belajar sendiri
    Untung bisa online tanya banyak orang kalo gak gimana?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: